Industri asuransi nasional harus siap-siap beradaptasi dengan
pencatatan laporan keuangan baru. Rencananya, Biro Perasuransian Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) bakal
menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan alias PSAK hasil
konvergensi standar akuntasi internasional.
PSAK yang mencatat laporan keuangan perusahaan asuransi tersebut
nantinya akan membedakan transaksi premi murni (proteksi) dengan premi
investasi. "Jadi, pencatatan laporan keuangan tidak lagi berdasarkan
entitas, melainkan membedakan transaksi premi proteksi dan investasi,"
ujar Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK, Isa Rachmatarwata, kemarin
(8/8).
Dengan demikian, ia melanjutkan, pendapatan premi industri asuransi
ke depan bisa teridentifikasi, antara perolehan premi proteksi dengan
premi investasi. Maklum, PSAK yang mengatur keuangan perusahaan
asuransi, yakni PSAK 28 dan PSAK 36 belum membedakan perolehan premi
yang masuk dalam pemaparan akuntansi industri.
Saat ini, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) masih menggodok rancangan
PSAK yang mengadopsi International Financial Reporting Standard (IFRS)
4. Regulator berkoordinasi dengan organisasi tersebut melakukan
konvergensi IFRS 4. "PSAK baru ini merupakan terjemahan dari IFRS 4,
kemungkinan terbit 2012 mendatang," imbuh Isa.
Member of Working Committee Financial Reporting yang khusus dibentuk
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Iwan Pasila mengungkapkan,
IFRS 4 yang bakal dirancang dalam PSAK 62 ini untuk membedakan
pencatatan kontrak asuransi dan bukan kontrak asuransi. Saat ini,
pihaknya mengklaim, sepakat dan akan terus memberikan masukan kepada
IAI.
Iwan menjelaskan, sebetulnya aturan pencatatan keuangan perusahaan
asuransi ini cukup baik mengikuti perkembangan standar internasional.
"Tidak bisa dipungkiri, belum seluruh pelaku industri siap. Apalagi,
karena ketentuan pencadangan. Ketentuan dengan metode berteknologi
canggih ini belum bisa diimplementasikan menyeluruh," pungkasnya.
Selain itu, banyak pekerjaan rumah yang harus diberlakukan industri
asuransi nasional. Misalnya, bagaimana perusahaan asuransi beralih
menyeragamkan pencatatan akuntansi yang biasa dilakukannya dengan
mengikuti standar internasional. Seperti, sistem pencatatan, basis
teknologi yang memadai, termasuk sumber daya manusia.
Ketika dikonfirmasi, Ketua AAJI Hendrisman Rahim mengaku belum
mengetahui rancangan PSAK yang mengatur pemisahan transaksi premi
proteksi dan investasi tersebut. Namun, Hendrisman mengungkapkan,
pihaknya mendukung pencatatan akuntansi perusahaan asuransi agar sesuai
standar internasional.
Vice President Asuransi Aviva Indonesia, Albert Wanandi mengungkapkan
hal senada. Ia mengatakan, belum mengetahui rencana regulator
mengadopsi IFRS 4. "Namun, secara prinsip, kami mendukung pemisahan
transaksi premi proteksi dengan investasi. Pencatatan akuntansi
perusahaan asuransi ini mencoba mengikuti standar internasional," terang
dia.
sumber : kontan.co.id / http://j.mp/puYzq1
IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).
Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional (AISC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan.
Tujuan dari IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan dan laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksud dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang:
- Transparan bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan.
- Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS.
- Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna.
International Financial Reporting Standards mencakup:
- International Financial Reporting Standards (IFRS) – standar yang diterbitkan setelah tahun 2001
- International Accounting Standards (IAS) – standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001
- Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) – setelah tahun 2001
- Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committee (SIC) – sebelum tahun 2001 (www.wikipedia.org)
Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi. Yang pertama berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan. Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya. Yang kedua adalah pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca). Hal ketiga yang dimuat dalam standar adalah pengakuan, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan. Yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen keempat ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dapat disajikan dalam badan laporan (Neraca, Laporan Laba/Rugi) atau berupa penjelasan (notes) yang menyertai laporan keuangan.
Compliance terhadap IFRS telah dilakukan oleh ratusan Negara di dunia diantaranya adalah Korea, India dan Canada yang akan melakukan konvergensi terhadap IFRS pada tahun 2011. Data dari International Accounting Standard Board (IASB) menunjukkan saat ini terdapat 102 negara yang telah menerapkan IFRS dengan berbagai tingkat keharusan yang berbeda-beda. Sebanyak 23 negara mengizinkan penggunaan IFRS secara sukarela, 75 negara mewajibkan penggunaan IFRS untuk seluruh perusahaan domestik, dan empat Negara mewajibkan penggunaan IFRS untuk perusahaan domestik tertentu.
Compliance terhadap IFRS memberikan manfaat terhadap keterbandingan laporan keuangan dan peningkatan transparansi. Melalui compliance maka laporan keuangan perusahaan Indonesia akan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan dari negara lain, sehingga akan sangat jelas kinerja perusahaan mana yang lebih baik. Selain itu, program konvergensi juga bermanfaat untuk mengurangi biaya modal (cost of capital), meningkatkan investasi global, dan mengurangi beban penysusunan laporan keuangan.
International Financial Reporting Standards (IFRS) dijadikan sebagai referensi utama pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia karena IFRS merupakan standar yang sangat kokoh. Penyusunannya didukung oleh para ahli dan dewan konsultatif internasional dari seluruh penjuru dunia. Mereka menyediakan waktu cukup dan didukung dengan masukan literatur dari ratusan orang dari berbagai displin ilmu dan dari berbagai macam jurisdiksi di seluruh dunia.
Sederetan milestone sebelumnya yang terkait dengan hal tersebut dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya, terdapat tiga tonggak sejarah yang pernah diacapai sebelumnya dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia.Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku ”Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)”. Kemudian, tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkondifikasikannya dalam buku ”Prinsip Akuntansi Indonesia 1984” dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Berikutnya pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan mengkondifikasikannya dalam buku ”Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994”. Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dengan deklarasi, yang dilakukan sedini mungkin, ini kami berharap entitas memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam mengantisipasi tahap demi tahap proses konvergensi yang dilakukan oleh IAI. Compliance terhadap IFRS telah dilakukan oleh ratusan Negara di dunia diantaranya adalah Korea, India dan Canada yang akan melakukan konvergensi terhadap IFRS pada tahun 2011. Data dari International Accounting Standard Board (IASB) menunjukkan saat ini terdapat 102 negara yang telah menerapkan IFRS dengan berbagai tingkat keharusan yang berbeda-beda. Sebanyak 23 negara mengizinkan penggunaan IFRS secara sukarela, 75 negara mewajibkan penggunaan IFRS untuk seluruh perusahaan domestik, dan empat Negara mewajibkan penggunaan IFRS untuk perusahaan domestik tertentu.
Compliance terhadap IFRS memberikan manfaat terhadap keterbandingan laporan keuangan dan peningkatan transparansi. Melalui compliance maka laporan keuangan perusahaan Indonesia akan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan dari negara lain, sehingga akan sangat jelas kinerja perusahaan mana yang lebih baik. Selain itu, program konvergensi juga bermanfaat untuk mengurangi biaya modal (cost of capital), meningkatkan investasi global, dan mengurangi beban penysusunan laporan keuangan.
Sederetan milestone sebelumnya yang terkait dengan hal tersebut dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya, terdapat tiga tonggak sejarah yang pernah diacapai sebelumnya dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia.Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku ”Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)”. Kemudian, tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkondifikasikannya dalam buku ”Prinsip Akuntansi Indonesia 1984” dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Berikutnya pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan mengkondifikasikannya dalam buku ”Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994”. Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dengan deklarasi, yang dilakukan sedini mungkin, ini kami berharap entitas memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam mengantisipasi tahap demi tahap proses konvergensi yang dilakukan oleh IAI. Compliance terhadap IFRS telah dilakukan oleh ratusan Negara di dunia diantaranya adalah Korea, India dan Canada yang akan melakukan konvergensi terhadap IFRS pada tahun 2011. Data dari International Accounting Standard Board (IASB) menunjukkan saat ini terdapat 102 negara yang telah menerapkan IFRS dengan berbagai tingkat keharusan yang berbeda-beda. Sebanyak 23 negara mengizinkan penggunaan IFRS secara sukarela, 75 negara mewajibkan penggunaan IFRS untuk seluruh perusahaan domestik, dan empat Negara mewajibkan penggunaan IFRS untuk perusahaan domestik tertentu.
Compliance terhadap IFRS memberikan manfaat terhadap keterbandingan laporan keuangan dan peningkatan transparansi. Melalui compliance maka laporan keuangan perusahaan Indonesia akan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan dari negara lain, sehingga akan sangat jelas kinerja perusahaan mana yang lebih baik. Selain itu, program konvergensi juga bermanfaat untuk mengurangi biaya modal (cost of capital), meningkatkan investasi global, dan mengurangi beban penysusunan laporan keuangan.
International Financial Reporting Standards (IFRS) dijadikan sebagai referensi utama pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia karena IFRS merupakan standar yang sangat kokoh. Penyusunannya didukung oleh para ahli dan dewan konsultatif internasional dari seluruh penjuru dunia. Mereka menyediakan waktu cukup dan didukung dengan masukan literatur dari ratusan orang dari berbagai displin ilmu dan dari berbagai negara.
Sederetan milestone sebelumnya yang terkait dengan hal tersebut dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya, terdapat tiga tonggak sejarah yang pernah diacapai sebelumnya dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia.Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku ”Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)”. Kemudian, tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkondifikasikannya dalam buku ”Prinsip Akuntansi Indonesia 1984” dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Berikutnya pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan mengkondifikasikannya dalam buku ”Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994”. Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dengan deklarasi, yang dilakukan sedini mungkin, ini kami berharap entitas memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam mengantisipasi tahap demi tahap proses konvergensi yang dilakukan oleh IAI. Compliance terhadap IFRS telah dilakukan oleh ratusan Negara di dunia diantaranya adalah Korea, India dan Canada yang akan melakukan konvergensi terhadap IFRS pada tahun 2011. Data dari International Accounting Standard Board (IASB) menunjukkan saat ini terdapat 102 negara yang telah menerapkan IFRS dengan berbagai tingkat keharusan yang berbeda-beda. Sebanyak 23 negara mengizinkan penggunaan IFRS secara sukarela, 75 negara mewajibkan penggunaan IFRS untuk seluruh perusahaan domestik, dan empat Negara mewajibkan penggunaan IFRS untuk perusahaan domestik tertentu.
Compliance terhadap IFRS memberikan manfaat terhadap keterbandingan laporan keuangan dan peningkatan transparansi. Melalui compliance maka laporan keuangan perusahaan Indonesia akan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan dari negara lain, sehingga akan sangat jelas kinerja perusahaan mana yang lebih baik. Selain itu, program konvergensi juga bermanfaat untuk mengurangi biaya modal (cost of capital), meningkatkan investasi global, dan mengurangi beban penysusunan laporan keuangan.
International Financial Reporting Standards (IFRS) dijadikan sebagai referensi utama pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia karena IFRS merupakan standar yang sangat kokoh. Penyusunannya didukung oleh para ahli dan dewan konsultatif internasional dari seluruh penjuru dunia. Mereka menyediakan waktu cukup dan didukung dengan masukan literatur dari ratusan orang dari berbagai displin ilmu dan dari berbagai macam jurisdiksi di seluruh dunia.
Daftar Pustaka :
- Kieso, Warfield, dan Weygant (2008), “Akuntansi Intermediate. Jilid 1, Edisi Keduabelas”, Erlangga, Jakarta.
- http://www.iaiglobal.or.id/berita/detail.php?catid=&id=19
- http://sari.student.umm.ac.id/2010/01/ifrs/#more-3
- http://spicaalmilia.wordpress.com/2007/03/25/international-financial-reporting-standards/
- http://evaruth.wordpress.com/2012/01/02/ifrs/
Contoh kasus Conflict of Interest (Real, Potential, Imaginer, Fraud)
1. Real Adanya dugaan conflict of interest (konflik kepentingan) yang dilakukan oleh Kepala BKPM Gita Wirjawan. 2. Potential Hubungan asmara antara Penyidik KPK dengan Politikus Partai Demokrat (PD) Angelina Sondakh terlibat asmara dengan penyidik KPK. Cinta luar biasa itu membuat Ketua KPK Busyro Muqoddas angkat bicara. Sebab, sebuah cinta yang sah namun tidak lazim. KPK membenarkan adanya hubungan spesial antara seorang penyidik KPK dengan Angelina Sondakh. KPK pun menjamin, sang penyidik yang juga perwira menengah Polri itu, tidak menangani kasus Nazaruddin. Sang penyidik berpangkat perwira menengah ini pun sebenarnya sudah mengakui hubungannya itu kepada pimpinan KPK. Namun, hangatnya pemberitaan bukan karena kecantikannya, melainkan Angelina juga menjadi pihak yang tengah berperkara dalam kasus Wisma Atlet di KPK. Angelina sondakh hingga kini masih berstatus sebagai saksi. KPK juga belum berencana untuk melakukan pencegahan bepergian keluar negeri bagi Angelina padahal dia sering disebut di persidangan. 3. Imaginer Seorang Anggota Dewan perwakilan rakyat disebuah kabupaten memilih untuk mendukung pembangunan sebuah jalan baru yang kontroversial, dimana jalan tersebut dibangun disepanjang hutan yang dikenal sebagai tempat wisata alam. Jalan tersebut akan bermanfaat bagi saudara anggota dewan tersebut karena mempermudah akses menuju perkebunan- nya. Pembangunan jalan tersebut menurut anggota dewan yang tidak mendukung proyek tersebut diperkirakan akan mengusir para pencinta alam karena mengurangi dan merusak keindahan lokasi serta akan meningkatkan polusi terhadap aliran air dan sungai warga. Pihak oposisi menyatakan anggota dewan tersebut memiliki konflik kepentingan yang harus segera disampaikan, bahwa ia telah menyalahi kode etik yang ada dengan mengambil keputusan dewan yang menguntungkan kepentingan pribadi yaitu menguntungkan saudara. Dalam merespon hal tersebut anggota dewan menggunakan pengaruhnya terhadap Koran lokal untuk melakukan kampanye menghancurkan reputasi pihak-pihak yang telah memprotesnya. Ketika ditanya, anggota dewan tersebut menyatakan bahwa konflik kepentingan tidak berarti di kabupaten kecil tersebut, dimana setiap orang yang ada saling mengenal dan berhubungan satu sama lain. 4. Fraud Kasus penipuan surat berharga dan konspirasi di AS banyak terungkap akhir-akhir ini. Yang terbaru adalah kasus yang menimpa Raj Rajaratnam. Namun, ternyata ini bukan kasus dengan kerugian terbesar. Pada Rabu (11/5) Raj Rajaratnam dinyatakan bersalah atas 14 tuduhan penipuan surat berharga dan konspirasi. Pendiri Galleon Group, hedge fund yang pernah mengelola dana US$ 6,5 miliar, menghadapi 205 tahun penjara ketika ia dijatuhi hukuman pada Juli. Juri New York menemukan bahwa Rajaratnam membuat hampir US$ 64 juta dari perdagangan yang berbasis pada informasi rahasia dari jaringan eksekutif perusahaan dan pedagang sekitar perusahaan seperti Goldman Sachs, Google dan Intel. Dia menghadiahi mereka yang memberikan informasi rahasia. Salah satunya dengan membayar Anil Kumar, kemudian eksekutif di McKinsey, US$ 500 ribu per tahun untuk tips tentang klien perusahaan. Keputusan juri tersebut akan menjadi kemenangan penting bagi jaksa pemberani, yang mengangkat insider trading dan penyalahgunaan pasar sebagai prioritas, dan menyebabkan banyak perusahaan berpikir kembali kebijakan insider trading dan kepatuhan mereka.
Hal ini merupakan buntut dari tudingan penyelewengan pajak PT Ancora Mining Service, anak usaha PT Ancora Reasources Tbk (OKAS), perusahaan pertambangan milik “penguasa” di BKPM tersebut.
"Dalam kasus konflik kepentingan yang dilakukan elite pemerintahan, mestinya pihak internal bisa lebih proaktif dalam menyampaikan informasi kepada publik. Apalagi, jika persoalan itu mengarah pada dugaan praktik melawan kepentingan publik atau yang merugikan negara. Apabila ada indikasi pelanggaran, tentunya pihak internal lembaga negara itu berkewajiban melaporkannya kepada publik apapun caranya," ujar Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (19/1/2011).
Tudingan konflik kepentingan yang dialamatkan kepada Gita itu bermula dari Ancora, sebagai perusahaan yang didirikan Kepala BKPM tersebut. Sesuai informasi, konflik kepentingan itu memicu konflik yang merebak di dalam tubuh lembaga pemerintahan yang mengomandoi kebijakan investasi di dalam negeri.
"Ketidakcocokan di kalangan pimpinan BKPM ini sudah berlangsung sejak setahun terakhir. Ini terutama karena pola kepemimpinan Kepala BKPM serta para staf khususnya yang seringkali menabrak aturan internal. Termasuk kecurigaan adanya pelanggaran etika," tegas salah seorang pejabat BKPM yang tidak bersedia disebutkan namanya sebagaimana dikutip Marwan.
Beberapa hari terakhir, beredar selebaran di kalangan karyawan BKPM yang isinya mengkritik perpecahan di internal organisasi pemerintahan tersebut. Gita yang pernah menjabat posisi penting di JP Morgan Indonesia itu, juga dikeluhkan karena bermental serta gaya terlalu teoritis serta bergaya barat. Akibatnya, banyak pegawai yang mengalami tekanan berlebihan.
Bahkan Gita dikabarkan menjadi pemicu pengunduran diri salah satu petinggi BKPM. Hal itu diduga erat sebagai bentuk protes atas benturan kepentingan Gita di perusahaan tersebut.
Seperti diketahui, pekan lalu Ancora Mining Services dilaporkan Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK) atas tudingan dugaan penyelewengan pajak. Juru Bicara FMPK, Yosef Rizal menyebutkan, dugaan manipulasi itu dilakukan pada neraca, laporan laba rugi, serta laporan perubuahan modal yang berakhir pada 31 Desember 2008. Manipulasi itu juga dilakukan pada perusahaan grup Ancora yang menggurita setelah gita ditunjuk menjadi Kepala BKPM.
"Salah satu investor Timur Tengah yaitu Middle East Coal (MEC) dikabarkan juga menjadi salah satu pihak yang memiliki benturan kepentingan karena mendapatkan berbagai keistimewaan," imbuh pejabat BKPM itu.
Berdasarkan surat PT Bank Mandiri kepada Middle East Coal Pte Ltd No: 4 Sp.JWM/1426/2009 tertanggal 15 Desember 2009 tentang penjelasan 'Transaksi Transfer Valuta Asing to Ancora' jelas terlihat adanya transfer sebesar USD500 ribu dari Middle East Company ke Yayasan Ancora.Pada bukti telex dengan sender’s reference ':20:0912208002130802' itu, terlihat transfer terjadi pada tanggal 27 November 2009 senilai USD500 ribu dari Middle East Indonesia beralamat di Sudirman Plaza-Plaza Marein Lantai 20 Jalan Jenderal Sudirman Kav 76-78, dengan benerficiary customer (penerima kiriman dana) adalah Yayasan Ancora/Ancora Foundation. Juga dijelaskan melalui telex itu mengenai remittance information: MEC Sponsorship for Indonesia Pintar Program.
